Investors Forum : Indonesia Infrastructure Fiscal Policy Support and Update - Singapore

Ministry of Finance of Repulic Of Indonesia, Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (“IIGF”), PT Sarana Multi Infrastruktur (“PT SMI”) and  PT Indonesia Infrastructure Finance (“IIF”), in collaboration with International Project Finance Association (“IPFA”), cordially invite you to “Investors Forum :  Indonesia  Infrastructure  Fiscal  Policy  Support  and  Update” that will be held on :
 

Day /date  : Friday, 3 August 2012
Time         : 08.30 – 17.00 Singapore time

Venue        : Mandarin Marina Hotel, Singapore 

Agenda       : Morning Session:

KPS Pertama di Indonesia Dalam Pengolahan Air Minum

Menyediakan air minum bagi masyarakat memang menjadi tugas pemerintah. Namun dengan keterbatasan kemampuan terutama dari aspek pendanaan, maka ditempuh dengan cara menggandeng swasta untuk bermitra. Kemitraan dengan swasta dalam penyediaan air minum tergolong agak lambat karena kemitraan swasta dalam penyediaan infrastruktur lainnya seperti jalan tol dan energi sudah lama dilakukan.

Tetapi tidak ada kata terlambat, kalau memang hal ini sudah menjadi program yang harus dijalankan pemerintah bersama masyarakat. Bisnis air minum pada awalnya memang belum banyak diminati investor karena alasan yang bermacam-macam.  Seiring dengan perjalanan waktu dan tingkat kebutuhan yang mendesak, ternyata banyak swasta kini mulai tertarik untuk menggeluti bisnis penyediaan air  minum. Sebagai contoh apa yang dilakukan AETRA Air Tangerang yang kini sudah mulai mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kabupaten Tangerang. 

Peraturan BAPPENAS Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Menteri BAPPENAS Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur berlaku sejak tanggal 27 Juni 2012. Dengan ditetapkannya peraturan Menteri ini, maka PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PANDUAN UMUM PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Download Peraturan Menteri Negara / Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

PPP Book 2012

The PPP Book represents a new paradigm to the process of national development. Goverment is now more of enabler than a developer in the infrastructure sector, the implementation of public expenditure plans will be executed either as public sector projects or public-private partnerships (PPP) in cooperation with the private sector.

PPP Book 2011

The PPP Book represents a new paradigm to the process of national development. Goverment is now more of enabler than a developer in the infrastructure sector, the implementation of public expenditure plans will be executed either as public sector projects or public-private partnerships (PPP) in cooperation with the private sector.

PPP Book 2010-2014

The PPP Book represents a new paradigm to the process of national development. Goverment is now more of enabler than a developer in the infrastructure sector, the implementation of public expenditure plans will be executed either as public sector projects or public-private pathe infrastructure sector, the implementation of public expenditure plans will be executed either as public sector projects or public-private partnerships (PPP) in cooperation with the private sector.

Peresmian Instalasi Pengolahan Air Minum PT Aetra Air Tangerang

Tangerang-PT Aetra Air Tangerang meresmikan Instalasi Pengolahan Air (IPA) senilai Rp 520 miliar pada hari Rabu 11 Juli 2012 yang lalu. Acara peresmian ini seiring dengan telah selesainya pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang berkapasitas 900 liter/detik. Rencananya, proyek infrastruktur besar pertama di bidang penyediaan air bersih ini dengan investasi Rp520 miliar akan melayani dalam lima kecamatan yaitu di wilayah Kabupaten Tangerang, yakni Pasar Kemis, Sepatan, Cikupa, Balara dan Jayanti.

PMK Viability Gap Fund Terbit Kuartal III 2012

Nantinya Viability Gap Fund akan  diberikan pada proyek infrastruktur dengan keuntungan kecil.
Kementerian Keuangan menyatakan akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Viability Gap Fund (VGF) pada kuartal III 2012.

Dalam aturan tersebut, VGF nantinya akan  diberikan pada proyek infrastruktur dengan keuntungan kecil. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro menuturkan,  pemerintah akan menerbitkan PMK terkait VGF pada kuartal III 2012.

Pemerintah Tanggung 40 Persen PKPS

Perlu adanya aturan setingkat peraturan presiden (Perpres) untuk mengatur besaran dana yang akan dikeluarkan pemerintah dan investor.

Jakarta, PelitaOnline-KEMENTERIAN Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan, pemerintah akan menanggung maksimal 40 persen dari total biaya proyek infrastruktur pada Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (PKPS).

Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Dedy S Priatna menjelaskan, perlu adanya aturan setingkat peraturan presiden (Perpres) untuk mengatur besaran dana yang akan dikeluarkan pemerintah dan investor.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 Pengembangan Kawasan Strategis Dan Infrastruktur Selat Sunda

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 Pengembangan Kawasan Strategis Dan Infrastruktur Selat Sunda

View more documents from Regginaldo

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 2011 - 2025

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 2011 - 2025

Download Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

View more documents from Regginaldo

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

View more documents from infosanitasi

Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

View more documents from infosanitasi

Ini Isi Surat Lengkap Investor Tol ke SBY

Zulfi Suhendra - detikfinance
Kamis, 24/05/2012 15:44 WIB

Jakarta - Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) mengirim surat kepada Presiden SBY terkait masalah hambatan pembebasan lahan pembangunan proyek-proyek tol. Mereka mendesak agar Presiden SBY mendengarkan masukan-masukan investor tol.

Berikut ini isi surat ATI kepada Presiden SBY, bernomor 02 /ATI/V/2012 tertanggal 23 Mei 2012, yang diperoleh detikFinance, Rabu (24/5/2012). Isinya mengenai Usulan Materi Penyusunan Peraturan Presiden Ttg Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Ttg Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Utk Kepentingan Umum.

Mengenal Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Bagian 1)

Konsep Kerjasama Pemerintah Swasta / Public Private Partnership
Kerjasama Pemerintah dan Swasta yang disingkat dengan istilah "KPS" atau dalam bahasa Inggris disebut dengan "Public Private Partnership" atau "PPP" adalah suatu kerjasama dalam penyediaan infrastruktur (seperti halnya penyediaan jalan tol, energi listik, air minum & Sanitasi) antara Pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan mitra badan usaha swasta, baik badan usaha dalam negeri ataupun badan usaha asing. Kerjasama tersebut meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun, meningkatkan kemampuan pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik (Bappenas, 2009)

kerjasamapemerintahswasta.com is now on Twitter!

About

All about Public Private Partnership news and update in Indonesia

kerjasamapemerintahswasta.blogspot.com is a blog that provides the latest information and knowledge on the development of infrastructure in Indonesia through public private partnership, also called "Kerjasama Pemerintah Swasta".

The government of Indonesia launched Public-Private Partnership (PPP) program in 2005 in order to facilitate investment in infrastructure sector.

kerjasamapemerintahswasta.blogspot.com was launched on the July, 4 2012 which coincided with the launch of PPP Book 2012 issued by the National Development Planning Agency (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)
 

This blog is designated as a medium to promote awareness in the development of infrastructure in Indonesia, as well as a forum of discussion amongst PPP practitioners, infrastructure specialist, legal experts, and general community. You are welcomed to take discussion anytime or just to put a comment in one of the news/articles.

I hope this blog can be a useful medium of information for all of us in order to progress the development of infrastructure in Indonesia.

Thank you & Best regards,
Regginaldo Sultan Tampubolon, SH.,MM

Another website powered by Regginaldo Sultan